Sektor Publik

Published April 30, 2015 by farahisna

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK

 

Pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik.Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Istilah “Sektor Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya : layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dan sebagainya. Adapun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya : fungsi birokrasi perintahan. Seabagi konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

SIFAT DAN KARATERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:

Faktor ekonomi meliputi antara lain :

Pertumbuhan ekonomi

Tingkat inflasi

Tenaga kerja

Nilai tukar mata uang

Infrastruktur

Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

Faktor politik meliputi antara lain :

Hubungan negara dan masyarakat

Legitimasi pemerintah

Tipe rezim yang berkuasa

Ideologi negara

Elit politik dan massa

Jaringan Internasional

Kelembagaan

Faktor kultural meliputi antara lain :

Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

Sistem nilai di masyarakat

Historis

Sosiologi masyarakat

Karakteristik masyarakat

Tingkat pendidikan

Faktor demografi meliputi antara lain :

Pertumbuhan penduduk

Struktur usia penduduk

Migrasi

Tingkat kesehatan

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :

  1. Ekonomi :    pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah.
  2. Efisiensi :    pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
  3. Efektivitas :    tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.

Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.

Manfaat implementasi value of maoney :

  1. Meningkatkan pelyanan publik
  2. Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran.
  3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.

Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi

Keduanya menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif

Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan.

Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (Accountability)

Akuntabilitas Publik

Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi taggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :

  1. Akuntabilitas vertikal.
  2. Akuntabilitas Horisontal

Privatisasi adalah merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik.

Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat : mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilbnya.

Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

 

Pengertian dan Ruang Lingkup

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terutama pada saat ini, terdapat perhatian yang besar terhadapa akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan berbagai organisasi publik lainnya dibanding dengan masa sebelumnya. Terdapat sebuah tuntutan terutama dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang dalam proses untuk menjadi sebuah disiplin ilmu.

Istilah ”sektor publik” memiliki pengertian yang beragam akibat dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang memiliki aktivitas berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993), akuntansi sektor publik mempunyai tujuan, antara lain:

  1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
  2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Informasi akuntansi berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis.

Informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi tertama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik.

Akuntansi Sektor Publik & Good Governance

Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai ”the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

UNDP mendefinisikan karakteristik dari Good Governance sebagai berikut:

  1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
  2. Rule of Law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
  3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh yang membutuhkan.
  4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
  5. Consensuss orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
  6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
  7. Efficiency & effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
  8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
  9. Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk mengahsilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Namun, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, dan sistem akuntansi yang digunakan.

  1. Tujuan organisasi

Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimumkan laba (profit motive), sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, dan penyediaan pelayanan publik. Tetapi meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor swasta.

 

  1. Sumber pembiayaan

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (retained earnings) dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.

 

  1. Pola pertanggungjawaban

Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (public funds). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada ototritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. Pertanggungjawaban horisontal (horisontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

 

  1. Struktur organisasi

Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi.

 

  1. Karakteristik anggaran dan stakeholder

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublkasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Dari sisi stakeholder, pada sektor publik stakeholder dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, pada stakeholder internal antara lain adalah lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya), Kelompok politik (partai politik), manajer publik (gubernur BUMN, BUMD), pegawai pemerintah. Stakeholder eksternal pada sektor publik seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan-badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang. Pada sektor swasta, stakeholder internal terdiri dari manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan pasar modal.

 

  1. Sistem akuntansi yang digunakan

 

Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Pada sektor swasta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang berbasis akrual (accrual accounting). Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (cash basis accounting).

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu:

  1. Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.
  2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.
  3. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.
  4. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.
  5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

 

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

September 12, 2012

  1. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapaiselama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalamorganisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik,sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi danauntuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaranorganisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategictelah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :

 

Aspek perencanaan;

 

Aspek pengendalian; dan

Aspek akuntabilitas publik.Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan,serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus  (oversight body).

  1.   PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatandan belanja dalam satuan moneter.Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suaturencana finansial yang menyatakan :

 

Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja);

Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanairencana tersebut (pendapatan).

  1. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhanmasyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainyaagar terjamin secara layak. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negaradan merupakan arahan di masa yang akan datang.

 

Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah

 

Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaanekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuantertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Angaran sektor publik harus dapatmemenuhi kriteria berikut :

 

Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat

 

Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah.Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

 

Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunansosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualititas hidupmasyarakat.

Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yangtak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya ( Scarcity of resources), pilihan (choice), dantrade offs.

Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

  1. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

 

(1)   Sebagai alat perencanaan,

 

(2)   alat pengendalian,

 

(3)   alat kebijakan fiskal,

 

(4)   alat politik,

 

(5)   alat koordinasi dan komunikasi,

 

(6)   alat penilaian kinerja,

 

(7)   alat motivasi,

 

(8)   alat menciptakan ruang publik.

 

Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)

 

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

 

merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,

merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi sertamerencanakan alternatif sumber pembiayaannya,

mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,

menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapian strategi.

Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)

 

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas.Pengendalian anggaran public dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

 

Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;

Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances

Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tak dapatdikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians;

Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)

 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkanekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakatsehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

 

Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool)

 

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmeneksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingantertentu. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill,coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemenkeuangan publik oleh para manajer publik.

 

Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication Tool)

 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu mendeteksi inkonsistensi suatu unir kerja dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

 

Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool)

 

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif ) kepada pemberiwewenang (legislatif)

 

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian targetanggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

 

Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)

 

Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifal challenging but attainableatau demanding but achieveable.

 

Maksudnya adalah target anggaran hendaknya janganterlalu tinggi hingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah hinggaterlalu mudah dicapai.

 

Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Share)

 

Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harusterlibat dalam proses penganggaran publik.

 

Kelompok masyarakat yang terorganisir akanmencoba mempengaruhi anggaran pemerintah, kelompok lain yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melaluiproses politik yang ada.

 

  1. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

 

Anggaran operasional,

Anggaran modal

Anggaran Operasional (operation/recurrent budget)

 

Anggaran Operasional diguanakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalammenjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin (recurrent expenditure) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapatmenambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain

 

Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Anggaran Modal (capital/investment budget)

 

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivatetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik  publik.

 

  1. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

 

Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dulu sebelumeksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya adalah menyalahi prinsipanggaran yang bersifat komprehensif.c.

Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund)

Nondicretionary Apropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis,efisien, dan efektif.

Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan

Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran sertadapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.

Jelasanggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan

Diketahui publik anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

  1. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu :

 

Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasiantarbagian dalam lingkungan pemerintahan.

Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRDdan masyarakat luas.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :

 

Tujuan dan target yang hendak dicapai

Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah)

Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.

Faktor-faktor lain yang memengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam,dan sebagainya.

Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran,aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing.

 

  1. PRINSIP-PRINSIP POKOK DALAM SIKLUS ANGGARAN

 

Richard Musgrave seperti yang dikutip Coe (1989) mengidentifikasikan tiga pertimbangan mengapa pemerintah perlu ³terlibat´ dalam ³bisnis´ pengadaan barang dan jasa bagi masyarakat.

 

Ketiga pertimbangan tersebut meliputi stabilitas ekonomi,redistribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya.Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya underfinancing atau

 

overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Siklusanggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas:

 

Tahap persiapan anggaran (preparation);

Tahap ratifikasi (approval/ratification)

Tahap implementasi (implementation)

Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation)

Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)

 

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnyafaktor “uncertainty” (tingkat ketidakpastian)yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan public harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.

 

Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan “line-item budgeting´ akan berbeda pada “input-output budgeting”, “program budgeting” atau “zero based budgeting”.

 

Di Indonesia, proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom-up planning dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Arahan kebijakan pembangunan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPE NAS), Rencana Strategis (RESENTRA), dan RencanaPembangunan Tahunan (REPETA). Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusatdengan perencanaan pembangunan daerah sejak spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 Tahun 2000. Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari peyusunan PROPENAS yang merupakan operasionalisasi GBHN. PROPERNAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk RESENTRA.Berdasarkan PROPER NAS dan RESENRA serta analisis fiscal dan makro ekonomi,kemudian dibuat persiapan APBN dan REPETA.Sementara itu, di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkanuntuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA(REN STRADA). Dokumen  perencanaan daerah tersebut diupayakan tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat. Dalam PROPEDA dimungkinkan adanya penekanan prioritas program pembangunan yang berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah. PROPEDA (RENSTRADA) dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD dalam kerangka waktu lima tahun yang kemudian dijabarkan  pelaksanaannya  dalam  kerangka tahunan. Penjabaran rencana  strategis  jangka panjang dalam REPETADA tersebutdilengkapi dengan:

 

Pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintahdaerah pada periode sebelumnya.

Masukan-masukan dan aspirasi masyarakat.

Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi, sehingga bisa diketahui kekuatan,kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Tahap Ratifikasi Anggaran

 

Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga harus mempunyai “ political skill” salesmanship´dan ‘coalition building’ yang memadai. Integritas dan kesiapan mentalyang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.

 

Tahap Pelaksanaan Anggran

 

(Budget Implementation)Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan public dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaandan pengendalian anggran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusuanan anggaran periode berikutnya.

 

Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

 

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasionalanggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntanbilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting  and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.

 

IKHTISAR

 

Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasisektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkatkebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintahuntuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan.Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, danmeningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang penting lagi, anggaran merupakansarana untuk menunjukan akuntanbilitas pemerintah terhadap publik.Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaranoperasional adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambahkekayaan serta manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal (aset) manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah kekayaan.

 

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

  1. PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

 

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumenkebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.

 

Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secaralangsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan.Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuanmoneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian.Sistem perencanaan anggaran publik berkembang sesuai dinamika perkembanganmanajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnyaterdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor  publik. Secara garis besar ada dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar.

 

Anggaran tradisional atau anggaran konvensional

New public management

  1. ANGGARAN TRADISIONAL

 

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua cirri utama dalam pendekatan ini yaitu:

 

Cara penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan incrementalism

Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item

.Cirri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:

 

Cenderung sentralistis

Bersifat spesifikasi

Tahunan

Mengggunakan prinsip anggaran bruto

Incrementalism

 

Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism yaitu hanya menambah/mengurangi jumlah rupiah pada item anggaran yang ada sebelumnyadengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

 

Masalah utama anggaran tradisional adalah berkaitan dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money.

 

Konsep ekonomi, efesiensi dan efektivitassering tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Denganketiadaan perhatian pada konsep value for money ini, sering kali pada akhir tahunanggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan padaaktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.Anggaran tradisional cenderung menggunakan konsep historic cost of service

 

Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item, program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meski itemtersebut sudah tidak dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh jumlah nominalrupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan lainnya.

 

Line-item

 

Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran.

 

Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riilitem tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam periode sekarang.Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasanadanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran.

 

Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak,atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.

 

Kelemahan Anggaran Tradisional

 

Beberapa kelemahan anggaran tradisional antara lain:

 

Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan denganrencana pembangunan jangka panjang.

Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernahditeliti secara menyeluruh efektivitasnya.

Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkananggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakandan pilihan sumberdaya, atau memonitor kinerja.

Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secarakeseluruhan sulit dicapai.

Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.

 

Anggaran tradisional bersifat tahunan

Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.

Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran.

Aliran informasi (sistem informasi financial yang tdak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

  1. ANGGARAN PUBLIK DENGAN PENDEKATAN NPM

 

Era New Publik Management

 

New Public Management berfokus pada manajemen sector public yang berorientasi padakinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma

 

New Publik Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutanuntuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. Salah satu model pemerintah di era New Publik Management adalah model pemerintahyang diajukan oleh Osbone dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yangdikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurutOborne dan Gaebler tersebut adalah :

 

Pemerintah katalisPemerintah sebagai pemberi arahan dan berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan public.

Pemerintah milik masyarakatPemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat, memberdayakanmasyarakat daripada melayani.

Pemerintah yang kompetitif  Menyuntikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan public.Kompetisia dalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkankualitas pelayanan.

Pemerintah yang digerakan oleh misi

Mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yangdigerakan oleh misi. Pemerintah digerakan oleh misi bukan peraturan. Pemerintah yang berorientasi hasil Pemerintah yang berorientasi hasil berusaha mengubah bentuk penghargaan daninsentif, yaitu membiayai hasil dan bukan masukan.

Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasikan pelanggannya.Penerimaan pajak memang dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannyaharus disetujui oleh DPR/DPRD. Akibatnya, pemerintah seringkali menganggap bahwaDPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya padahal pelanggan yang sebenarnya adalah masyarakat.Pemerintah wirausaha tidak akan seperti itu. Ia akan mengidentifikasikan pelangganyang sesungguhnya.

Maka, tidak berarti bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab padadewan legislatif, tetapi sebaliknya, ia menciptakan sistem pertanggungjawaban ganda : kepada legislatif dan masyarakat. Dengan cara seperti itu, maka pemerintah tidak akanarogan tetapi terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat.

 

Pemerintah wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian;BUMN, BUMD; pemberian hak guna yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; penyertaan modal; dll.

Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati.Pemerintah tradisional yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.Pemerintah birokratis cenderung bersifat reaktif: seperti suatu satuan pemadam kebakaran, apabila tidak ada kebakaran maka tidak akan ada upaya pemecahan.Pemerintah wirausaha bersifat proaktif. Ia tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tapi juga berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan. Ia menggunakan perencanaan strategis untuk menciptakan visi.

Pemerintah desentralisasi : dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja.Lima puluh tahun yang lalu, pemerintahan yang sentralis dan hierarkis sangat diperlukankarena pengambilan keputusan harus dari pusat. Pada saat itu, sistem tersebut masihsangat cocok karena teknologi informasi masih sangat primitif, komunikasi antar  berbagai lokasi masih lamban, dan aparatur pemerintah masih relatif belum terdidik. Tapisekarang, perkembangan teknologi sudah sangat maju, kebutuhan masyarakat dan bisnissudah semakin kompleks, staf pemerintah sudah berpendidikan tinggi, maka pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi, pelanggan, danlembaga swadaya masyarakat.

Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahanmekanisme pasar ( sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan) Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif.Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif, sedangkan pemerintahwirausaha menggunakan mekanisme pasar. Pemerintah tradisional menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudianmemerintahkan orang untuk melaksanakannya. Pemerintah wirausaha tidak memerintahdan mengawasi tapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat.

Perbandingan Anggaran Tradisional dengan Anggaran Berbasis Pendekatan NPM

 

ANGGARAN TRADISIONAL

 

NEW PUBLIC MANAGEMENT

 

Senralis           Desentralis & devolved management

Berorientasi pada input          Berorientasi pada input, output, danoutcome (value for money)

Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang   Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang

Line-item da incrementalism Berdasarkan sasaran kinerja

Batasan departemen yang kaku (rigid department)  Lintas departeman (crossdepartment)

Menggunakan aturan klasik:vote accounting            Zero-basebudgeting, planning programming budgeting system

Prinsip anggaran bruto           Sistematik dan Rasional

Bersifat Tahunan        Bottom-up budgeting

Spesifik

  1. PERUBAHAN PENDEKATAN ANGGARAN

 

Dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sector  publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik pengnggaransector publik, misalnya teknik anggaran kinerja ( performance budgeting ), zero based budgeting (ZBB), dan planning, programming, and budgeting system (PPBS). Pendekatan baru nin memiliki karakteristik:

 

Komprehensif/komparatif

Terintegrasi dan lintas departemen

Proses pengambilan keputusan yang rasional

Berjangka panjang

Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas

Analisis total cost dan benefit  (termasuk opportunitycost)

Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input

Adanya pengawasan kinerja

  1. ANGGARAN KINERJA

 

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapatdalam anggaran tradisional, khususnya yang disebabkan oleh ketiadaan tolok ukur yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalah gunakan kedudukan mereka dan cenderung boros.

 

Menurut pendekatan anggaran kinerja,dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapaninternal cost awareness, audit keuangan danaudit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal.Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded, harus efisien, memakai dana secara ekonomis, dan dituntut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.

 

  1. ZERO BASED BUDGETING (ZBB)

 

Konsep ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada system anggarantradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ini dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base).Proses Implementasi ZBB Terdiri dari 3 tahap, yaitu:

 

Identifikasi unit-unit keputusanStruktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban.Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan yang salahsatu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. ZBB merupakan systemanggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanan dan pengendalian anggaran.

Penentuan paket-paket keputusanTahap selanjutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusandan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumeninilah yang disebut paket keputusan. Paket keputusan merupakan gambarankomprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapatdievaluasi secara individual. Ada 2 jenis paket keputusan :

Paket keputusan mutually-exclusive Merupakan paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama

Paket keputusan incremental Merefleksikan level usaha berbeda dalam melakukan kegiatan tertentu.

Meranking dan mengevaluasi paket keputusanTahap berikutnya adalah meranking semua paket berdasarkan manfaatnyaterhadap organisasi. Tahap ini merupakan jemnbatan menuju proses alokasisumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa diantaranya sudah adadan yang lainnya baru sama sekali.

Keunggulan ZBB :

 

Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien

ZBB berfokus pada value for money

Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya

Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer

Meningktkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunananggaran.

Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorongorganisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya sertatingkat pengeluaran.

Kelemahan ZBB :

 

Prosesnya memakan waktu, terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biayayang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.

ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek

Implementasi ZBB membutuhakan teknologi yang maju

Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah proses meranking dan mereview  paket keputusan. Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yangmelelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan.

Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memilikikeahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Selain itu dalam perankinganmuncul pertimbangan subjektif/ mungkin terdapat tekanan politik sehingga tidak objektif lagi.

Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusanharus dalam anggaran

Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi

  1. PLANNING, PROGAMMING, AND BUDGETING SYSTEM (PPBS)

 

PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori system yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasisumberdaya berdasarkan analisis ekonomi. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu menajemen pemerintah dalam membuat keputusanalokasi sumber daya secara lebih baik.Hal tersebut disebabkan sumber daya yangdimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas.Proses Implementasi PPBS

 

Langkah implementasinya meliputi:

 

Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas.

Mengidentifikasikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telahditetapkan.

Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program.

Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil.

Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui

Karakteristik PPBS :

 

Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan.

Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan dating karena PPBS berorientasi pada masa depan.

Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi.

Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai program, yang meliputi:identifikasi tujuan, identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan, estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program, danestimasi manfat yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program

Kelebihan PPBS :

 

Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak kemanajemen menengah.

Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja

Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program.

Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dankerja sama antar departemen.

Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaiantujuan organisasi

PPBS menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal.

Kelemahan PPBS

 

PPBS membutuhkan system informasi yang canggih, ketersediaan data, adanyasystem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi

Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkanteknologi yang canggih

PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan

PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulanmanusia yang kompleks

PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaanstatistic terkadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Statistik hanya tepat untuk mengukur beberapa program saja.

Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis sehingga menyulitkan dalammelakukan alokasi biaya.

Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS.

 

Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas.

K urangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output.

Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik, dan ekonomi.

Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat5.

Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama ketikaterdapat pertentangan kepentingan.

Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secaracepat dan tepat.

Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: