Reviw Jurnal HAKI 4

Published Mei 5, 2013 by farahisna

DAMPAK IMPLEMENTASI TRIPS AGREEMENT TERHADAP PROSEDUR UPAYA HUKUM HAKI DI INDONESIA

 

SUYUD MARGONO, SH, MH

Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum USAHID Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Advokat, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Mediator

Ketua Pokja – Lembaga Mediasi HAKI (LemHAKI)

3. Penetapan Sementara

Ditentukan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UUHC 2002 mengatur bahwa berdasaran permintaan pihak yang haknya dilanggar, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan putusan sementara untuk melakukan tindakan antara lain :

  1. Mencegah masuknya barang-barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta.
  2. Menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.
  3. Meminta pihak yang haknya dilanggar untuk membawa bukti-bukti kepemilikan atas hak cipta dan hak terkait.

Ditjen Bea dan Cukai mencegah peredaran barang-barang yang melanggar HAKI yaitu dengan melakukan tindakan penangguhan sementara waktu penggeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean.tindakan penangguhan dapat dilaksanakan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri atau Sistem Peradilan atau berdasar wewenang oleh pejabat Bea dan Cukai.

Persetujuan TRIPs,  Sanksi pidana untuk pelanggaran Hak juga diberlakukan di Indonesia dimana para pelanggar dengan sengaja melanggar HAKI pihak lain. Perundangan-undangan HAKI Indonesia, memberlakukan beberapa sanksi yang cukup serius untuk salah satu bidang kerangka kekayaan intelektual ini, hak untuk mengajukan gugatan perkara perdata/Niaga yang dilakukan oleh Penggugat, tidak mengurangi hak penggugat menjadi penuntut yang memberikan kompetensi kepada negara sebagai hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak.

Di samping beberapa standarisasi penegakan hukum yang diamanatkan oleh TRIPs Agreement, juga terdapat beberapa ketentuan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap memadai dengan tujuan untuk membatasi pola penyelesaian sengketa yang adjudikatif melalui Pengadilan.

Selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR. Secara singkat ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara : konsultasi, negosiasi, mediasi, kosiliasi, atau penilaian ahli.

Perubahan atas pengaturan Undang-Undang HAKI, telah mengakibatkan terbentuknya “lex specialis” khususnya terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban yang diatur TRIPs Agreement, dilator belakangi adanya tuntutan kepentingan perdagangan internasional yang menghendaki kecepatan penyelesaian perkara-perkara HAKI (Suwidya Abdullah, 2003: 3).

4. PENUTUP

GATT/WTO dapat dilihat dari segi yuridis sebagai suatu perjanjian internasional atau international treaty. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, memang sesuai urutan sejarah mengenai terwujudnya GATT/WTO, segi yuridis ini merupakan aspek pertama yang timbul dengan dicapainya suatu persetujuan. Sebagai suatu perjanjian internasional,  GATT/WTO merupakan serangkaian aturan permainan di bidang perdagangan internasional yang menerapkan tata cara perdagangan antara negara-negara anggota yang disepakati bersama.

Dalam GATT/WTO ini pendekatan yang diambil adalah pendekatan pragmatis dengan memusatkan pada prinsip umum yang disampingi oleh perkecualian yang diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan dalam banyak hal harus mendapatkan kesepakatan bersama.

Dengan mengesahkan Persetujuan GATT/WTO termasuk didalamnya mengatur kesepakatan dalam persetujuan TRIPs, berarti Indonesia menjadikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Hal itu berarti, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus pula dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak di Indonesia. Diakui bahwa prosedur penegakan hukum diperlukan disamping untuk melindungi hak kekayaan intelektual, selain itu untuk meningkatkan standar minimum pengaturan, tungkat prosedur administratif , penyelesaian sengketa serta upaya hukum secara substantif yang terangkum dalam persetujuan TRIPs.

 

Referensi :

http://belajarkapitaselekta.blogspot.com/2010/04/hak-kekayaan-intelektual.html

Nama      : Farah Isna Meylinar

Kelas       : 2EB08

NPM       : 22211695

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: