Review Jurnal HAKI 7

Published Mei 5, 2013 by farahisna

Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional

dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia:

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

dan non-Hak Kekayaan Intelektual

 

Afifah Kusumadara

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. Mayjen Haryono 169 Malang – 65145

akusumad@yahoo.com

Eksistensi dan Hak-Hak Masyarakat Adat yang Terabaikan Perlu Dilindungi.

 

Walaupun pemerintah memberikan perhatian pada perlindungan PTEBT

melalui berbagai partisipasinya di forum internasional dan melalui penyusunan

RUU PTEBT, pemerintah ternyata tidak memberikan perhatian yang memadai

terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, walaupun sudah terdapat

beberapa produk undang-undang yang memberi pengakuan terhadap masyarakat

adat. Sebagai contoh, Penjelasan atas Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan mengakui masyarakat hukum adat, sebagai kelompok

masyarakat yang memenuhi unsur antara lain a. masyarakatnya masih dalam bentuk

paguyuban (rechtsgemeenschap); b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat

penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan

perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. masih

mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya, RUU tentang Perlindungan Masyarakat Adat mendefinisikan

masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup

diwilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, mempunyai hakhak

yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan memiliki

adat, nilai, dan identitas budaya yang khas yang menentukan pranata ekonomi,

politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui masyarakat adat

sebagai berikut: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

diatur dalam undang-undang.

Walaupun masyarakat lokal maupun negara dapat menjadi kustodian bagi

PTEBT Indonesia,27 tetapi masyarakat adat-lah yang memainkan peranan penting

dalam pengembangan PTEBT di Indonesia. Mereka yang mengembangkan kearifan

lokal, upacara, kesenian, kuiliner, obat-obatan, serta folklor, yang khas milik mereka

yang disesuaikan dengan lingkungan ekosistem di mana mereka hidup.  Apabila

masyarakat adat tersebut kehilangan tanah atau hutan tempat tinggalnya sehingga

tidak dapat lagi menjalankan tradisi mereka, Indonesia juga akan kehilangan

kekayaan intelektual dan kearifan mereka untuk memahami sebuah ekosistem. Hal

ini juga diungkapkan oleh Darrell Posey dengan punahnya setiap masyarakat adat,

dunia kehilangan ribuan tahun pengetahuan yang terakumulasi tentang kehidupan

dan cara beradaptasi di ekosistem tropis. Informasi tidak ternilai ini hilang dalam

sekejap mata.

Kelemahan lain dari RUU PTEBT adalah tidak adanya pasal yang mengatur

pemberdayaan masyarakat adat supaya mereka dapat mengontrol PTEBT mereka

yang dimanfaatkan pihak ketiga. RUU ini masih mempertahankan model

pemerintahan yang sentralistik yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah

pusat (Menteri) untuk memutuskan pemanfaatan suatu PTEBT. Pasal 6 RUU PTEBT

menyebutkan: 1) Permohonan izin akses pemanfaatan diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia kepada Menteri. Dan 6) Menteri akan memberikan keputusan

untuk memberi atau menolak permohonan izin akses pemanfaatan dengan

memperhatikan rekomendasi Tim Ahli Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi

Budaya Tradisional dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya

Rekomendasi.

Walupun pada umumnya masyarakat adat dan masyarakat lokal Indonesia

lebih memilih untuk menerapkan kultur berbagi manfaat (benefit sharing) atas PTEBT

mereka, tetapi untuk beberapa alasan tertentu mereka mungkin tidak ingin membagi

PTEBT mereka dengan pihak ketiga, misalnya karena PTEBT mereka memiliki

kesakralan tertentu atau berkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut. Untuk

menghargai hak-hak dan tradisi masyarakat adat, RUU PTEBT harus memiliki pasal

tentang PIC yang memberikan hak kepada mereka dalam memutuskan apakah

mereka bersedia atau menolak untuk mengizinkan pihak ketiga memanfaatkan

PTEBT mereka. PIC yang diberikan oleh masyarakat lokal dan adat akan memberikan

kepastian hukum bagi pihak ketiga yang akan memanfaatkan PTEBT tersebut dan

dapat menghindarkan konflik antara pemerintah dan masyarakat pemilik PTEBT.

Oleh karena itu, pihak ketiga seharusnya memperoleh PIC dari kustodian PTEBT

sebelum yang bersangkutan mengajukan permohonan izin pemanfaatan PTEBT

kepada Menteri seperti yang diatur dalam Pasal 6 RUU PTEBT.

Menghidupkan Kembali Hukum Adat dan Mengakomodasinya dalam RUU PTEBT

 

RUU PTEBT juga harus memasukkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa

antara kelompok masyarakat. Sengketa dapat muncul di antara beberapa kelompok

masyarakat yang mempraktekkan PTEBT yang serupa, dan mereka sama-sama

mengklaim sebagai kustodian dari PTEBT tersebut. Hasil penelitian Peter Jaszi

menunjukkan bahwa lembaga-lembaga dan hukum adat sangat dihormati oleh

masyarakat lokal dan adat di seluruh Indonesia. Norma-norma adat berperan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan secara efektif untuk menyelesaikan

sengketa di dalam masyarakat yang sama dan di antara kelompok masyarakat yang

berbeda.

Di samping itu, masyarakat tradisional juga beranggapan bahwa mereka

tidak memiliki tempat dalam sistem hukum nasional. Bagi mereka, hukum nasional

sulit untuk dimanfaatkan, berbiaya tinggi dan memakan waktu. Selanjutnya, mereka

juga tidak percaya pada lembaga penegak HKI, seperti badan pemerintah dan

pengadilan yang menurut mereka tidak memahami kebudayaan mereka sehingga

tidak layak untuk mengatur pemanfaatan PTEBT mereka. Bagi masyarakat

tradisional, norma-norma adat telah memberikan dasar pengaturan yang cukup bagi

mereka untuk mengelola pemanfaatan PTEBT mereka. Sebagai contoh, hukum adat

mengontrol kerahasiaan dari beberapa PTEBT tertentu untuk mencegah

penggunaan PTEBT mereka oleh pihak ketiga yang bersifat merusak atau

merendahkan PTEBT tersebut. Adat juga mengatur bagaimana proses pengalihan

dan penggunaan PTEBT di dalam kelompok masyarakat tradisional bersangkutan. Dengan peran penting yang dimiliki hukum adat ini, seharusnya RUU PTEBT

memiliki pasal yang menempatkan hukum dan lembaga adat sebagai media

penyelesaian sengketa terkait pemanfaatan PTEBT, izin penggunaan PTEBT, dan

sebagainya.

Nama        : Farah Isna Meylinar

Kelas         : 2EB08

NPM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: