Review Jurnal HAKI 6

Published Mei 5, 2013 by farahisna

Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional

dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia:

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

dan non-Hak Kekayaan Intelektual

 

Afifah Kusumadara

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. Mayjen Haryono 169 Malang – 65145

akusumad@yahoo.com

 

Hasil dan Pembahasan

 

Dari hasil penelitian yang diperoleh ditemukan berbagai masalah yang muncul

sewaktu RUU PTEBT diundangkan dan dilaksanakan, yang dapat mengurangi

keefektifannya untuk melindungi PTEBT Indonesia. Di bagian hasil dan pembahasan

ini, masalah tersebut akan dibahas satu-persatu, dan dalam pembahasan masingmasing

masalah tersebut juga sekaligus dibahas masing-masing upaya yang harus

dilakukan pemerintah sebagai solusi untuk memelihara dan melestarikan PTEBT

Indonesia.

Perlindungan PTEBT Tidak Hanya Melindungi HKI-nya Saja.

 

Beberapa kalangan akademisi di Indonesia skeptis atas urgensi dari RUU

PTEBT, karena mereka melihat dalam kenyataannya pemerintah bahkan tidak peduli

pada rusak dan hilangnya warisan budaya yang berwujud, seperti cagar budaya

dan berbagai artifak yang hancur dan dicuri di seluruh Indonesia.

Dengan latar belakang norma adat ini, masyarakat menganggap konsep

perlindungan HKI atas PTEBT sama kaburnya dengan konsep HKI yang

konvensional, seperti hak cipta, hak terkait, paten, rahasia dagang, dan desain

industri. Karena itu, RUU PTEBT ini akan dapat lebih diterima masyarakat apabila

RUU tersebut tidak hanya mengatur perlindungan HKI atas PTEBT, tetapi mengatur

perlindungan yang lebih komprehensif yang bertujuan untuk memelihara dan

melestarikan PTEBT. Perlindungan HKI-nya dimasukkan sebagai bagian dari upaya

pemeliharaan dan pelestarian PTEBT. Sebagai contoh, RUU PTEBT hendaknya tidak

hanya mengatur masalah komersialisasi HKI dari PTEBT, tetapi juga mengatur  penggunaan non-komersial PTEBT oleh pihak ketiga yang di luar konteks tradisi

masyarakat kustodiannya.

 

Dokumentasi atas PTEBT Indonesia

 

RUU PTEBT juga akan kehilangan relevansi dan legitimasinya apabila

masyarakat tidak tahu apa yang akan dilindungi oleh RUU tersebut. Sejauh ini belum

ada dokumentasi dan data-base yang dibuat negara yang mengkompilasikan karya

atau pengetahuan yang dikategorikan sebagai PTEBT Indonesia. Hal ini jelas akan

menimbulkan pertanyaan apa sesungguhnya yang nanti akan dilindungi oleh RUU

PTEBT ini. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam melindungi PTEBT,

pemerintah harusnya telah mengundangkan Rancangan Peraturan Presiden 2009

tentang Daftar Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya

Indonesia yang Dilindungi oleh Negara, tanpa menunggu disahkannya RUU PTEBT

oleh DPR. Hal ini juga telah lama dimandatkan oleh UU Hak Cipta 1982 dan 2002

yang memberikan hak cipta atas warisan budaya Indonesia kepada negara dan juga

telah dimandatkan oleh Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang the Ratification

of Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Sudah barang tentu,

proses dokumentasi PTEBT ini harus dilakukan dengan menghormati kehendak

komunitas lokal apabila mereka tidak ingin PTEBT mereka didokumentasi dengan

alasan kerahasiaan atau kesakralan.

Sampai saat ini, upaya dokumentasi PTEBT yang sudah terlihat dilakukan oleh

pemerintah hanyalah pada PTEBT Indonesia yang sudah mendunia seperti wayang,

keris, batik. Untuk PTEBT lainnya, upaya pemerintah hanya sampai pada proses

inventarisasi saja. Pasal

1 angka 17 RUU PTEBT hanya mendefiniskan Menteri adalah “Menteri yang

menangani urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pemanfaatan

Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”.

Oleh karena itu, untuk melindungi warisan budaya Indonesia, tidak cukup

bagi pemerintah hanya mengundangkan UU PTEBT. Proses dokumentasi dan kompilasi data-base PTEBT, bahkan sebelum RUU PTEBT diundangkan, adalah vital

untuk melestarikan PTEBT dan mencegahnya dari kepunahan. Apabila PTEBT

Indonesia punah karena PTEBT tersebut tidak lagi dipraktekkan oleh komunitasnya,

maka hilang juga perlindungan HKI atas PTEBT tersebut. Sebagai akibatnya PTEBT

tersebut akan menjadi “public domain”. Pemerintah dan masyarakat di mana PTEBT

tersebut berasal berisiko kehilangan HKI-nya atas PTEBT yang telah menjadi public

domain.

Salah satu contoh dimana masyarakat Indonesia menghadapi resiko kehilangan

PTEBT mereka adalah dalam kasus antara John Hardy, Ltd. (“John Hardy”), sebuah

perusahaan perhiasan yang berkantor pusat di Hong Kong, melawan I Ketut Denny

Aryasa, pengrajin perhiasan dari Bali. John Hardy memiliki pabrik untuk membuat

perhiasan di Bali bernama PT. Karya Tangan Indah dan Denny Aryasa yang

sebelumnya pernah bekerja pada John Hardy, sekarang menjadi kepala pendesain

dan pemilik modal dari perusahaan bernama BaliJewel. Denny Aryasa ditahan di

Bali dengan tuduhan menjiplak dua motif perhiasan milik John Hardy, yaitu Batu

Kali dan Fleur (“Bunga”), pada perhiasan yang didesain oleh Denny Aryasa untuk

BaliJewel. Denny dan sebagian besar masyarakat Bali memprotes klaim hak cipta

John Hardy atas kedua motif tersebut karena kedua motif itu adalah motif tradisional

Bali yang telah dipergunakan turun-temurun oleh masyarakat Bali. Walaupun belum

pernah didokumentasikan atau dikompilasikan dalam data-base, kedua motif tersebut

umum digunakan untuk dekorasi pura di Bali, pintu masuk bangunan di Bali, dan

dalam berbagai karya seni Bali lainnya. Selama proses pengadilan, hakim

menemukan fakta bahwa John Hardy juga telah memiliki hak cipta atas kurang

lebih 800 motif tradisional Indonesia lainnya, baik yang terdaftar di Indonesia

maupun di Amerika Serikat. Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan Denny

Aryasa tidak bersalah dalam kasus ini dengan alasan karena motif yang dibuat

Denny Aryasa berbeda bentuk dan teksturnya dari motif yang dimiliki John Hardy.

 

Edukasi terhadap Aparat Hukum dan Pengadilan Indonesia yang Mayoritas Belum

Memahami Konsep Perlindungan PTEBT.

 

RUU PTEBT juga akan menghadapi masalah dalam implementasinya karena

banyak aparat hukum memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap konsep

perlindungan PTEBT. Aparat penegak hukum Indonesia baru dikenalkan dengan

konsep perlindungan HKI di pertengahan 1990-an sewaktu Indonesia terkena

ancaman sanksi dagang oleh pemerintah Amerika Serikat karena maraknya

pelanggaran HKI Amerika di Indonesia. Setelah Indonesia meratifikasi the WTO

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights di 2002, aparat hukum

masih terus belajar tentang hukum HKI. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila

banyak dari mereka belum dapat sepenuhnya memahami konsep dan tujuan baru

dari perlindungan PTEBT dan kemudian merancukannya dengan perlindungan HKI

konvensional yang memiliki filosofi dan tujuan yang berbeda.

Kebingungan aparat hukum atas konsep dan tujuan perlindungan PTEBT dapat

dilihat dalam kasus John Hardy, Ltd., melawan I Ketut Denny Aryasa yang sudah

diuraikan sebelumnya di atas. Kantor Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM

memberikan hak cipta atas motif Batu Kali dan Fleur kepada John Hardy, walaupun  kedua motif tersebut adalah motif tradisional Bali. Di samping itu, pengadilan dalam

kasus tersebut juga menemukan fakta bahwa kantor Dirjen HKI memberikan hak cipta

kepada John Hardy atas ratusan motif dan desain lain yang sesungguhnya merupakan

motif tradisional Indonesia.

Kurangnya pemahaman atas konsep perlindungan PTEBT di antara aparat

hukum disebabkan juga karena kurangnya sosialisasi pemerintah atas RUU PTEBT

pada masyarakat maupun aparat hukum di Indonesia. Walaupun RUU PTEBT

masuk dalam Prolegnas 2010-2014, sangat sedikit yang mengetahui tentang RUU

PTEBT dan konsep pemerintah tentang perlindungan PTEBT.

 

 

Nama       : Farah Isna Meylinar

Kelas        : 2EB08

NPM         : 22211695

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: