Review Jurnal HAKI 5

Published Mei 5, 2013 by farahisna

Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional

dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia:

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

dan non-Hak Kekayaan Intelektual

 

Afifah Kusumadara

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. Mayjen Haryono 169 Malang – 65145

akusumad@yahoo.com

 

 

 

Abstrak

Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional atau folklor

(PTEBT) Indonesia mendesak untuk dilakukan pemerintah. PTEBT merupakan warisan budaya yang

memberikan kekayaan tidak berwujud bagi Indonesia. Penelitian ini memfokuskan permasalahan

pada problem-problem apa yang dapat muncul sewaktu Rancangan Undang-Undang PTEBT

diundangkan yang dapat mengurangi keefektifannya untuk melindungi PTEBT Indonesia serta upaya

solusi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem-problem tersebut. Penelitian

dilakukan dengan metode penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa

rencana pemerintah untuk memberikan perlindungan melalui RUU Perlindungan dan Pemanfaatan

Kekayaan Intelektual PTEBT tidak dapat mencegah hilangnya PTEBT Indonesia. Di samping itu,

pemeliharaan dan pelestarian PTEBT harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi upaya

perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) serta non-HKI, upaya hukum, dan non-hukum.

Kata kunci : Pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, hak kekayaan intelektual

 

 

 

 

  1. 1.      Pendahuluan

 

Upaya perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya

tradisional atau folklor (PTEBT) di Indonesia mendapat perhatian lebih akhir-akhir

ini setelah munculnya sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang penggunaan

beberapa folklor oleh Malaysia yang diklaim kepemilikannya oleh Indonesia.1

Muncul juga sengketa tentang pematenan pengetahuan tradisional Indonesia oleh

perusahaan Jepang.2 Mayoritas masyarakat menganggap penyalahgunaan dan

pemakaian tanpa izin dari PTEBT Indonesia tersebut sebagai penghinaan dan

melukai harga diri bangsa Indonesia.3 Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai

berupaya memberikan perlindungan atas PTEBT Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia, isu kepemilikan dan siapa yang menjadi kustodian

dari PTEBT dinilai lebih urgen daripada isu ekonomi atau komersialisasi PTEBT

tersebut. Hasil penelitian Peter Jaszi menunjukkan bahwa yang menjadi keprihatinan

di Indonesia, khususnya di kalangan seniman tradisional dan ketua kelompok

masyarakat adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah

kustodian dan penjaga dari PTEBT Indonesia, bukan masalah ekonomi dan

komersialisasi dari PTETB itu sendiri.4 Klaim kepemilikan atas PTEBT yang dilakukan

orang asing telah melukai mereka. Lebih jauh, bagi mayoritas orang Indonesia, PTEBT

telah menjadi cara hidup mereka. PTEBT mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai,

pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan ke anak cucu melalui hikayat,

legenda, kesenian, upacara, yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan

tata hidup bangsa Indonesia. Hilangnya PTEBT berarti hilangnya juga norma sosial

dan tradisi Indonesia yang dapat membawa implikasi sosial, seperti ketegangan

atau pertikaian antar komunitas, yang umum ditemui di negara-negara multi-etnik,

seperti Indonesia.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya nilai kekayaan

intelektual yang ada dalam folklor Indonesia sejak pertama kali mereka

mengundangkan undang-undang Hak Cipta nasional 1982 (lihat Pasal 10 UU No.

6/1982 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya diakui juga dalam Pasal 10 UU No. 19/

2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dalam Pasal 13 RUU Hak Cipta tahun 2010).

Dalam berbagai UU Hak Cipta ini, disebutkan bahwa negara memegang hak cipta

atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah, sejarah,

benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindunginya dari

penggunaan oleh orang asing. Sedangkan di RUU Hak Cipta 2010 disebutkan bahwa

negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional Indonesia mewakili

kustodiannya. Sampai saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana

yang diamanahkan oleh Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta yang akan mengatur pelaksanaan kepemilikan hak cipta oleh negara.

Sengketa yang muncul akhir-akhir ini dengan Malaysia atas beberapa PTEBT

telah memaksa pemerintah untuk menjadi lebih serius dalam memberikan

perlindungan bagi PTEBT Indonesia. Sejak 2008, pemerintah telah memulai proses

penyusunan rancangan undang-undang sui generis untuk melindungi penggunaan

kekayaan intelektual yang ada pada PTEBT Indonesia. RUU tersebut, yang berjudul

RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional

dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), dimasukkan dalam Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014. RUU PTEBT memberikan definisi dari

Pengetahuan Tradisional sebagai karya intelektual di bidang pengetahuan dan

teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan,

dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat

adat. Sedang untuk istilah folklor,5 RUU PTEBT mengganti istilah folklor dengan

istilah Ekspresi Budaya Tradisional dengan definisi sebagai berikut karya intelektual

dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik

warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas

masyarakat lokal atau masyarakat adat.

RUU PTEBT ini disusun bersamaan dengan keikutsertaan Indonesian di forumforum

internasional yang diadakan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan internasional atas PTEBT. Pada 2007 di Bandung, pemerintah Indonesia

menyelenggarakan Asia Africa Forum on the Protection of Genetic Resources, Traditional

Knowledge, and Folklore. Forum Asia Afrika ini didasarkan pada Declaration on the New

Asian African Strategic Partnership (NAASP) yang telah disepakati sebelumnya di

Bandung pada 24 April 2005. Pada 2009 di Bali, pemerintah menyelenggarakan

Meeting of the Like-Minded Countries (LMCs) on International Legal Instrument for the Protection

of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore untuk mencapai

kesepakatan bersama di antara negara-negara berkembang pada negosiasinegosiasinya

dengan negara-negara maju pada pertemuan WIPO-Intergovernmental

Committee (IGC) on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional Knowledge and

Folklore. Pemerintah juga aktif di semua sesi pertemuan WIPO-IGC.

Tujuan utama dari hukum nasional Indonesia adalah untuk mengatur penggunaan

hak kekayaan intelektual (HKI) yang ada dalam PTEBT dan mengatur komersialisasinya,

tetapi bukan untuk mengatur pemeliharaan atau pelestarian PTEBT. Hal ini dapat dibaca

pada bagian menimbang RUU PTEBT yang berbunyi: bahwa keanekaragaman etnik

atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya

yang bernilai tinggi tersebut, dalam kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk

dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk

kemaslahatan masyarakat.

Tujuan perlindungan PTEBT dalam hukum nasional ini berbeda dari tujuan

perlindungan PTEBT yang sedang diusahakan di forum-forum internasional. Tujuan

perlindungan PTEBT di forum internasional adalah untuk memelihara (preservasi) PTEBT, sedangkan perlindungan HKI-nya adalah merupakan konsekuensi dari

preservasi PTEBT tersebut.

 

 

  1. 2.      Rumusan masalah

 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang diteliti

dalam penelitian ini adalah problem-problem apa yang dapat muncul sewaktu RUU

PTEBT diundangkan yang dapat mengurangi keefektifannya untuk melindungi

PTEBT Indonesia serta upaya solusi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk

mengatasi problem-problem tersebut?

  1. 3.      Tujuan Penelitian

 

Berdasarkan pada permasalahan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis problem-problem yang dapat muncul sewaktu RUU PTEBT diundangkan serta menemukan solusinya berupa upaya-upaya yang dapat

dilakukan pemerintah untuk melindungi PTEBT Indonesia, baik itu upaya hukum,

upaya non-hukum, upaya perlindungan HKI dan upaya non-HKI.

  1. 4.      Metode Penelitian

 

Penelitian ini bersifat yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian adalah di kantor

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum

dan HAM di Tangerang, dan di Direktorat Perjanjian Ekonomi, Sosial dan Budaya

(Direktorat Perjanjian Ekosusbud), Kementerian Luar Negeri, Jakarta dan di Faculty

of Law, University of Sydney, Australia. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh

dari hasil interview peneliti terhadap beberapa responden yang terdiri dari beberapa

pejabat yang berwenang di Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM, dan di

Direktorat Perjanjian Ekososbud, Kementerian Luar Negeri. Sumber data diperoleh

dari studi dokumentasi yang dilakukan penulis atas: 1) Sumber hukum primer

antara lain UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 Tahun 2001 tentang

Paten, UU No. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Presiden No. 28

Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural

Heritage, Keputusan Presiden No. 16/1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty,

dan konvensi-konvensi internasional di bidang PTEBT, antara lain, UNESCO

Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Convention on Biological

Diversity; 2) Sumber hukum sekunder antara lain RUU PTEBT, RUU Hak Cipta, RUU

Paten, RUU Perlindungan Masyarakat Adat, WIPO Model Law for Folklore Protection

1982, WIPO Draft Treaty on Protection of Folklore, WIPO Draft Treaty on Protection of

Traditional Knowledge, WIPO-IGC Draft of the Protection of Traditional Cultural Expressions/

Expressions of Folklore: Revised Objectives and Principles, WIPO-IGC Draft of the Protection

of Traditional Knowledge: Revised Objectives and Principles, dan artikel-artikel yang

membahas PTEBT di jurnal hukum baik internasional maupun nasional. Jurnal

hukum internasional diperoleh dari Faculty of Law, University of Sydney, Australia.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif

untuk menemukan hasil yang akan dibahas.

Dalam tulisan ini, penggunaan istilah “perlindungan” memiliki makna yang

luas, yang berarti juga upaya pemeliharaan dan pelestarian serta perlindungan HKI

yang ada dalam PTEBT Indonesia. Istilah “perlindungan HKI” dalam tulisan ini, hanya memiliki makna yang khusus berkaitan dengan perlindungan HKI dari

PTEBT Indonesia.

 

 

Nama       : Farah Isna Meylinar

Kelas        : 2EB08

NPM         : 22211695

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: