Review Jurnal HAKI 3

Published Mei 5, 2013 by farahisna

DAMPAK IMPLEMENTASI TRIPS AGREEMENT TERHADAP PROSEDUR UPAYA HUKUM HAKI DI INDONESIA

 

SUYUD MARGONO, SH, MH

Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum USAHID Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Advokat, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Mediator

Ketua Pokja – Lembaga Mediasi HAKI (LemHAKI)

 

 

  1. 1.         Dinamika Kepatuhan (Compliance) Indonesia Terhadap Ketentuan TRIPs Agreement terhadap Penegakan Hukum dalam UU Hak Cipta

 

Dalam persetujuan TRIPs menetapkan sebagai kewajiban umum, para anggota harus menjamin bahwa prosedur penegakan hukum dapat diterapkan dalam hukum negara-negara anggota, sebagai berikut :

a)Sebagaimana mengijinkan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan pelanggaran hak kekayaan intelektual

b)         Prosedur mengenai penegakan hukum hak kekayaan intelektual harus jujur dan adil, atau tidak boleh terjadi penundaan yang tak terjamin, dan

c)Para pihak yang berperkara mempunyai kesempatan meninjau kembali melalui lembaga yudisial dari putusan administratif final

Indonesia sebagai negara anggota WTO perlu melakukan beberapa tindakan dalam bidang hukum nasionalnya, yaitu :

  1. Berkenaan dengan hal-hal yang pernah diatur dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada :

1)      Mencabut yang tidak sesuai, dan menyatakannya tidak berlaku;

2)      Mencabut yang tidak sesuai, dan menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan WTO;

3)      Menyempurnakan yang masih sesuai, sehingga menjadi sesuai dengan ketentuan WTO.

  1. Berkenaan dengan hal-hal yang belum pernah diatur : menyusun peraturan perundang-undangan yang baru sama sekali.

Dalam rangka membahas implikasi keikutsertaan Indonesia pada WTO, khususnya di bidang hak cipta yang diatur dalaLampiran IC: Persetujuan TRIPs, adalah perlu diintegrasikannya ke dalam Undang-Undang HAKI di Indonesia beberapa ciri pokok dan unsur-unsur uang dimuat dalam TRIPs.

 

 

Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berpola pada tiga hal :

  1. TRIPs lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdangan barang (trade in goods),  yang lebih banyak, berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif.
  2. Sebagai persyaratan minimal TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu full compliance terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HAKI.
  3. TRIPs memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (cross retaliation).

Selain ketiga ciri-ciri di atas, ada juga tiga unsur yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HAKI. Ketiga unsur dimaksud adalah :

  1. Unsur yang berupa norma-norma baru;
  2. Unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi;
  3. Unsur yang berupa penegakan hukum yang ketat.

Beberapa ketentuan dalam perundang-undangan HAKI di Indonesia telah diamandemen secara khusus yang menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam hukum acara di Indonesia. Beberapa ciri-ciri khusus yang membedakan dengan hukum acara umum yaitu :

  1. Semua kasus perdata HAKI berada di bawah jurisdiksi Pengadilan Niaga.
  2. Masa pemberian putusan baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat lebih tinggi dibatasi oleh waktu tertentu;
  3. Jika para pihak tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama tidak diajukan banding, namun langsung kasasi ke Mahkamah Agung (dimaksudkan untuk menghindari penundaan waktu dari pihak yang dikalahkan);
  4. Ada kemungkinan dilaksanakan penetapan sementara berupa suatu perintah pengadilan yang diajukan sebelum kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, khususnya untuk mengumpulkan barang bukti dan mencegah barang-barang hasil pelanggaran masuk dipasaran;
  5. Bentuk dan pelanggaran HAKI secara spesifik disebut dalam perundang-undangan HAKI.

Hukum nasional HAKI harus memunk memungkinkan pemegang hak untuk mengajukan gugatan kepada pelanggaran hak. Gugatan ini harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dan pemegang hak dapat meminta penyitaan terhadap barang-barang hasil pelanggaran. Berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia, memberikan hak kepada Pengadilan untuk memerintahkan barang-barang yang diduga hasil pelanggaran pihak lain untuk dilenyapkan atau dimusnahkan. Dalam pengertian ini bentuk penyitaan berupa pengambilalihan dan/atau menahan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang digunakan untuk tujuan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

Nama       : Farah Isna Meylinar

Kelas        : 2EB08

NPM         : 22211695

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: