Review Jurnal HAKI 2

Published Mei 4, 2013 by farahisna

 

DAMPAK IMPLEMENTASI TRIPS AGREEMENT TERHADAP PROSEDUR UPAYA HUKUM HAKI DI INDONESIA

 

SUYUD MARGONO, SH, MH

Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum USAHID Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Advokat, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Mediator

Ketua Pokja – Lembaga Mediasi HAKI (LemHAKI)

 

 

A.       PEMBAHASAN

1.         Bingkai Singkat Perlindungan HAM

Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan/menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya.

Dasar pemikiran diberikannya kepada seorang atau individu untuk perlindungan hukum terhadap “ciptaan” bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mahzab atau Dokrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (Cipil Law System) yang merupakan sistem hukum umum yang dipakai di Indontesia (Satjipto Rahardjo, 1958:292).

Pengaruh Mahzab Hukum alam dalam Civil Law System in terhadap seorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual (S. Stewart, 1989:th).

Melalui pengakuan secara universal, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (life worthy) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi (Eddy Damian, 2003:18):

1)      Konsepsi Kekayaan;

2)      Konsepsi Hak; dan

3)      Konsepsi Perlindungan Hukum.

Menurut pasal 27 (2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), menyebutakan bahwa :

“Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya”.

Secara substantif pengertian HAKI dapat di deskripsikan sebagai “Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan inteektual manusia”. Penggambaran diatas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut, telah berwujud karya cipta (Suyud Margono, 2003: 4-5).

Hukum sebagai kaidah social, tidak lepas dari nilai (values) yang di suatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 2002:10). Nilai-nilai ini tidak lepas dari sikap masyarakat yang sedang membangun itu. Situasi pada masa kini sangat kondusif bagi penciptaan suatu kepastian hukum dan pengayoman atau perlindungan hukim yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga pembangunan hukum pada umumnya, dan perlindungan HAKI pada khususnya perlu segera ditingkatkan lebih cepat menuju terwujudnya sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu.

GAIT/WTO merupakan serangkaian aturan permainan di bidang perdagangan internasional yang menerapkan tata cara perdagangan antar negara-negara anggota yang disepakati bersama (H.S Kartadjoemena, 1996: 105). Dasar formal aspek yuridis TRIPs Agreement terutama pada teks General Agreement on Tariffs and Trade. Dalam perkembangannya, ada pula teks persetujuan lainnya dalam GATT/WTO yang merupakan bagian integral dari sisteni yuridis GATT/WTO walaupun teks lainnya yang bersifat code hanya mengikat pihak peserta perjanjian khusus tersebut (Oliver Long, 1987: 8-11 dan H.S Kartadjoemena, 1996:108).

a.       Ketentuan Umum Penegakan Hukum HAKI Dalam TRIPs Agreement

Pasal 7 Persetujuan TRIPs menyebutkan, perlindungan dan penegakan hukum HAKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehna manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip-prinsip pokok persetujuan TRIPs (A. Zen Umar Purba, 1992:2) antara lain :

1)      Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HAKI di negara-negara peserta. Dengan demikian, negara peserta bisa menetapkan standar yang lebih tinggi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan persetujuan TRIPs.

2)      Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HAKI yang sama kepada warga negaranya sendiri dan warga negara peserta lainnya. Apapun hak yang diberikan kepada warga negaranya, juga harus diberikan kepada warga negara peserta yang lain.

Persetujan TRIps memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa (dengan adanya Dispute Settlement Body), yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (crossreliatory measures). Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif dalam bidang HAKI, yang juga merupakan perpaduan dari prinsip-prinsip dasra GATT dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional-internasional untuk perlindungan HAKI dalam suatu kerangka aturan multilateral.

Setelah persetujuan TRIPs, Indonesia mempunya hukum positif tentang Hak Kekayaan Intelektual yang baru, yaitu :

1)      Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;

2)      Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

3)      Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

4)      Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

5)      Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

6)      Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

7)      Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Hak Cipta;

Lahirnya beberapa Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang baru dan dianggap telah full compliance (Bambang Kesowo, 2003: 2) terhadap ketentuan dalam TRIPs Agreement ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HAKI.

Mengenai unsur penegakan hukum yang lebih ketat oleh TRIPs Agreement diintroduksikan suatu sistem penegakan hukum, diakui bahwa prosedur penegakan hukum diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, selain untuk meningkatkan tingkat penuntutan hukum substantif.

Bahkan jika dalam suatu negara, standar perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai telah ditentukan dalam hukum nasional, permasalahn tdak dapat diselesaikan kecuali terjamin adanya prosedur penegakan hukum. Sampai pada saat perjanjian TRIPS ditandatangani, tidak ada perjanjian internasional mengenai kekayaan inteektual, termasuk Konvensi Paris dan Bern, yang mencakup secara lengkap tentang penegakan hukum kekayaan intelektual. Hal inilah yang menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIPs mengatur tentang prosedur penegakan hukum bagi perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam perjanjian TRIPS menetapkan kewajiban umum, para anggota harus menjamin bahwa prosedur penegakan hukum dapat diterapkan dalam hukum negara-negara anggota, sebagai berikut :

1)   Mengijinkan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam Pasal 41 Ayat (1), Part III: Enforcement of Intellectual Property Right Section 1)

2)   Prosedur menegnai penegakan hukum hak kekayaan intelektual haruslah jujur dan adil, atau tidak boleh terjadi penundaan yang tak terjamin dalam Pasal 41 Ayat (2), section 1: General Obligation Article (1)TRIPs Agreement, dan

3)   Para pihak yang bereperkara mempunyai kesempatan meninjau kembali melalui lembaga yudisial dari putusan administratif final dalam Pasal 41, Ayat (4), Section 1; General Obligation Article 41 (1)  TRIPs Agreement.

 

b.      Prosedural dan Upaya Hukum Administratif dan Perdata

Para negara anggota harus menyediakan untuk pemegang hak, prosedr peradilan perdata yang menyangkut penegakan hukum tiap hak kekayaan intelektual dan juga prosedur yang jujur dan adil (fair and equitable procedure)

Mengenai cara untuk mengumpulkan bukti (evidence) dalam kuasapihak lawan, lembaga yudisial harus memiliki kewenangan, dimana suatu pihak telah mengajukan secara layak bukti yang cukup untuk mendukung gugatannya yang terletak pada kuasa pihak lawan, agar bukti ini dapat disediakan oleh pihak lawannya. Dalam hal dimana suatu pihak yang berperkara secara sukarela dan tanpa alasan yang tepat menolak akses kepada, atau secara sengaja menghalangi suatu prosedur sehubungan dengan tindakan penegakan hukum, suatu anggota dapat memberikan kewenangan lembaga yudisial untuk menjatuhkan putusan awal dan akhir berdasarkan iformasi yang diajukan kepada mereka.

Pada tingkat perluasan dimana setiap upaya hukum perdata dapat diperintahkan sebagai hasil prosedur administratif (Administrative Procedure) atas nilai suatu kasus, prosedur tersebut harus sesuai dengan prinsip kesamaan substansi dengan yang telah diatur. Lembaga yudisial (The Judicial Authorities) harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan suatu pihak untuk menghentikan pelanggaran, inter alia untuk mencegah masuknya jalur perdagangan dalam yurisdiksi mereka atas barang-barang impor.

Lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan auntuk memerintahkan pelanggar untuk membayar kerugian-kerugian pemegang hak yang layak untuk mengkompensasi kerugian yang diderita pemegang hak. Perjanjian TRIPs juga menetapkan bahwa lembaga yudisial juga harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar biaya-biaya pemegang hak, dan dalam kasus yang memungkinkan, para anggota dapat memberikan kewenangan pada lembaga yudisial untuk memerintahkan penggantian keuntungan dan atau dengan alasan yang layak untuk mengetahui, terkait dalam suatu tindakan pelanggaran.

Di samping ketentuan mengenai perintah peradilan (Injuctions) dan kerugian (Damages), perjanjian TRIPs menetapkan bahwa upaya hukum lain dalam rangka menciptakan suatu pencegahan yang efektif atas pelanggaran, lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan lain (other remedies) untuk memerintahkan agar:

Barang-barang yang mereka temukan melanggar dapat dibuang keluar jalur perdagangan

atau dimusnahkan, dan

materi-materi dan peralatan utama yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang yang melanggar dapat dibuang keluar jalur perdagangan (Pasal 46).

Pera anggota dapat menentukan bahwa lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan berupa Hak Informasi (Rights of Information) untuk memerintahkan pelanggar untuk memberitahu pemegang hak atas :

1)      Identitas pihak ketiga yang terlibat dalam produksi dan distribusi atas barang-barang atau jasa-jasa yang melanggar, atau

2)      Jalur distribusinya

Lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan suatu pihak yang telah menyalahgunakan prosedur penegakan hukum untuk menyediakan kompensasi yang layak untk kerugian yang diberikan atau indemnification of the Defendant. Perjanjian TRIPS juga menetapkan, mengenai pengecualian dari tanggung jawab lembaga public dan pejabat yang terlibat dalam perlindungan atau penegakan hukum hak kekayaan intelektual, bahwa para anggota hanay dikecualikan dari lembaga public dan pejabat dari tanggung jawab atas tindakan upaya hukum yang layak dimana tindakan-tindakan dibuat atau didasarkan pada niat baik dari administrasi tersebut.

 

 

c.       Tindakan Penetapan Sementara (Provisional Measures)

Secara substansi, Penetapan Sementara (Provisional Measures) diatur dalam Pasal 50 Perjanjian TRIPS mengharuskan para anggota untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, dan untuk menjaga bukti yang relevan sehubungan dengan pelanggaran yang digugat. Khususnya, bilamana tiap penundaan mungkin akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pemegang hak, atau dimana ada suatu resiko yang dapat terlihat atas suatu bukti yang dirusak.

Provisional Measures  atau “Penetapan Sementara” adalah sebuah putusan yang dimintakan sebelum suatu kasus diajukan ke Pengadilan. Jadi putusan penetapan ini ada sebelum adanya perselisihan. Bagaimanapun secara formal ketentuan ini belum diundangkan dalam hukum acara perdata maupun hukum acara niaga. Dalam hal ini Penetapan Sementara berbeda dengan “Provisional Decision” atau dikenal dengan Putuan Sela adalah suatu putusan yang dimintakan setelah kasus utama disidangkan. Diatur dalam pasal 180 HIR (Herziene Indonesich Reglemen)/ Hukum Acara Perdata Indonesia.

 

d.      Prosedur Pidana

Dalam perjanjian TRIPS menetapkan tentang Prosedur Pidana atau Criminal Procedure untuk diterapkan pada tindakan pelanggaran substansi peraturan Hak Kekayaan Intelektual, yang mewajibkan bagi negara-negara anggota, yaitu :

1)   Para anggota harus menyediakan untuk prosedur pidana dan hukuman untuk diberlakukan setidaknya dalam kasus pemasuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang disengaja dalam skala komersial, dan

2)   Para anggota dapat menyediakan untuk prosedur pidana dan hukuman untuk diberlakukan dalam kasus lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya dimana hal tersebut dilakukan dengan dan berdasar skala komersial.

Tiap pemegang hak yang mengajukan prosedur yang dipersyaratkan untuk menyediakan bukti yang cukup meyakinkan lembaga yang berwenang bahwa, terdapat prima facie suatu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual pemegang hak dan untuk menyediakan deskripsi yang cukup rinci atas barang-barang tersebut.

Perjanjian TRIPS memuat ketentuan untuk pencegahan penyalahgunaan prosedur oleh pemohon, mengharuskan lembaga yang berwenang dari para anggota untuk meminta seorang pemohon agar menyediakan kepastian atau jaminan yang setara dan memadai secara prosedural. Mengenai penggantian kerugian importir dan pemilik barang, bahwa lembaga yang relevan harus mempunyai wewenang untuk memerintahkan pemohon agar membayar importir, penerima dan pemilik barang kompensasi yang sesuai untuk tiap kerugian terhadap mereka melalui suatu penahanan yang salah atas barang atau melalui penahanan barang-barang yang dibebaskan.

Perjanjian TRIPS memuat ketentuan mengenai kondisi untuk tindakan ex-officio oleh lembaga yang berwenang atas insiatif mereka sendiri untuk menahan pembebasan barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual. Dengan mengesahkan Persetujuan WTO, berarti Indonesia menjadikan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Hal itu berarti, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus pula dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak di Indonesia (ELIPS Projects, 13-14 Maret 1995: 7-11).

Nama      : Farah Isna Meylinar

NPM        : 22211695

Tanggal   : 4 Mei 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: