Review Jurnal HAKI 1

Published Mei 4, 2013 by farahisna

 

DAMPAK IMPLEMENTASI TRIPS AGREEMENT TERHADAP PROSEDUR UPAYA HUKUM HAKI DI INDONESIA

 

SUYUD MARGONO, SH, MH

Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum USAHID Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Advokat, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Mediator

Ketua Pokja – Lembaga Mediasi HAKI (LemHAKI)

 

Abstract

The Trips (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right) Agreement clearly positions the protection of intellectual property right as trade related issues. Its objective is to protect intellectual property rights and right enforcement procedures by acting as a deterrent to fair trade. The existing international treaties concerning protection of intellectual property had rarely dealt with provisions for enforcement of rights. But, the TRIPS Agreement is characterized in that the provisions for effective enforcement of intellectual properties. Accordingly, the definition of subject matters to be protected as intellectual property and legal effect of nationally granted IPR as well as the legal measures or remedies against any infringements are in principle stipulated in the national laws. In the meantime, TRIPS Agreement has positively imposed such as an obligation to member countries (including Indonesia) that at least the harmonized minimum standards for protecting the IPR including the enforcement measures must be provided in the national laws. Which shall indeed comply with the TRIPS Agreement, and the practices of protecting IPR and enforcement there of are fundamentally left to the national laws (especially copyright protection) of each member country. This study is to reflect umpteen rule in TRIPS Agreement one that revamps severally rule in National Copyright Law, amongst those about handling interest takes criminal proceedins, matter limitation legal action, Matter implementation to provosinal measure and matters various sort about problem related to civil dispute settlement mechanism and civil court procedure, out of court dispute settlement via Arbitration and Alternative Dispute Resolution / ADR)

Keywords : TRIPs (Trade-Related Aspects od Intellectual Property Right) Agreement, Implementation, Impact, Legal & Civil Action, Enforcement Procedure

 

 

 

 

A.       PENDAHULUAN

 

1.         Latar belakang

 

Di tahun-tahun belakangan ini, sejalan dengan kondisi ekonomi seperi globalisasi ekonomi, perdagangan barang-barang selain produk seperti perdagangan jasa secara signifikan meningkat dengan pesat. Khususnya ketika ekonomu menitikberatkan pada bidang jasa, menimbulkankendala non-tariff  terhadap perdagangan bebas, dan sebagai hasilnya, harmonisasi system HAKI (Zen Umar Purba, 31 Januari 2001:2) secara internasional menjadi hal yang sangat menarik perhatian.   

System HAKI berbeda di setiap Negara dan HAKI memiliki akibat hokum tersendiri di setiap Negara. Bagaimanapun juga, meluasnya produk-produk palsu dan maraknya program computer, music dalam bentuk Compact Disc (CD)  dan format cipta film dalam format Video Compact Disc (VCD) bajakan akhir-akhir ini membawa kerusakan yang hebat dalam dunia perdagangan,dan sejalan dengan ini, sengketa-sengketa internasional yang berkaitan dengan HAKI pun terus meningkat. Dan permasalahan tersebut, kebutuhan perlindungan HAKI dan harmonisasi system HAKI secara internasional lebih meningkat disbanding sebelumnya.

Untuk keperluan ini, masyarakat Internasional yang tergabung dalam perundingan-perundingan yang diselenggarakan atas prakarsa forum General Agreement of Tariffs and Trade  (GAAT), pada tahun 1994 telah disepakati suatu perjanjian internasional yang mengatur substansi-substansi HAKI dikaitkan dengan perdagangan internasional pada umumnya.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menandatangani hasil akhir putaran Uruguay.  Indonesia dengan resmi telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima Convention Estabilishing the World Trade Organization dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensi dari keanggotan Indonesia di WTO, Indonesia antara lain harus menyelaraskan segala pranata peraturan perUndang-Undangan di bidang HAKI dengan norma dan standar yang disepakati. Sesuai dengan Pasal 65 PErsetujuan TRIPs, Indonesia sebagai Negara berkembang mendapatkan tenggang waktu sampai 1 Januari 2000 untuk kemudian melaksanakan ketentuan-ketentuan TRIPs secara utuh.

Keikutsertaan Indonesia pada Agreement Establishing The World Trade Organization pada tahun 1994 menjadikan Indonesia ikut melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam empat lampiran yang tidak terpisahkan dari WTO. Dari keempat lampiran ini, lampiran IC : Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah yang inheren dengan pokok-pokok kajian ini.

Sebagai konsekuensi ikut sertanya Indonesia pada Perjanjian WTO yang memuat Lampiran IC : Pesetujuan TRIPs, menimbulkan kebutuhan untuk menyempurnakan dan mengubah sekali lagi, beberapa peraturan perundang-undangan bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan mengingat persetujuan TRIPs terhadap para Negara pesertanya menggunakan prinsip kesesuaian penuh (full compliance) sebagai syarat minimal bagi Negara pesertanya.

Harmonisasi ketentuan internasional (khususnya TRIPS Agreement dalam GAAT/WTO) dalam system hukum nasional dalam implementasinya seiring dengan perkembangan teknologi, yang dalam tataran teknis praktikal kadang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Permasalahan muncul manakala teknologi terbaru digunakan sebagai sarana perbanyakan (reproduction) ciptaan secara tanpa hak, yang tentunya dapat merugikan pencipta maupun Pemegang Hak. Dalam bidang industry musikpun menimbulkan sengketa, dengan gugatan berupa ganti kerugian sebesar 150.000 US$ per lagu dengan dikalikan 45 ribu lagu, yang diajukan oleh Recording Industry Association of America (RIAA), sebuah asosiasi industri rekaman di Amerika Serikat terhadap perusahaan MP3.com (MP3) yang mengoperasikan situs komersial di internet yang menyediakan informasi tentang musik, download musik secara digital, dan penggunaan format audio digital dengan format MP3 secara gratis ( Majalah Forum Keadilan, 6 Februari 2000: 54-55).

Organisasi terkemuka bidang HAKI, Internatianal Intellectual Property Alliance (IIPA), memberikan data-data yang menunjukkan bahwa karya-karya dari Amerika Serikat yang paling banyak dibajak adalah aplikasi software, yakni senilai 4,65 miliar dolar, urutan kedua adalah entertainment program senilai 3,4 miliar dolar. Sedangkan kerugian para penerbit Amerika Serikat akibat tindakan pembajakan copyright-nya sebesar 685,3 juta dolar (1998) lebih besar 20 juta dolar dibandingkan tahun sebelumnya 665,3 juta dolar (1997). Negara pembajak terbesar yang telah merugikan penerbit karena melakukan pembajakan copyright adalah China.

Menurut perkiraan IIPA, Cina telah merugikan penerbit asing sebesar 125 juta dolar, Rusia 45 juta dolar, Pakistan 40 juta dolar, Filipina 39 juta dolar, Korea dan Meksiko masing masing 35 juta dolar, serta India dan Indonesia 30 juta dolar atau setara denga Rp. 240 miliar ( Eddy Damian, 2003: 5 ).

 

Berdasarkan data dari IIPA untuk Indonesia (2003), masuk dalam daftar Pririty Watch List, dimana apabila keadaan pembajakan seperti saat ini masih terus dibiarkan maka terdapat kemungkinan Indonesia dapat dikenakan penalti atau sanksi. Kerugian Negara, berdasarkan asumsi dan data-data di atas jelas terlihat kontribusi

a.       Dari produk legal sebenarnya juga cukup besar dimana kalau kita ambil asumsi rata-rata pajak yang dibebankan melalui stiker PPN adalah Rp. 1000 – Rp. 3000 maka kontribusi produk legal melalui pajak adalah sebesar 7,5 miyar – 22,5 milyar rupiah pertahunnya (dengan kondisi 10% produk legal di pasar), yang sebetulnya kontribusi tersebut dapat ditingkatkan apabila pembajakan dapat diatasi atau paling tidak dikurangi.

b.      Dengan asumsi 90% berupa Produk Bajakan, perkiraan minimal adalah sebanyak 68,4 juta keeping produk bajakan dimana kerugian pajak Negara ditaksir berkisar ±200 milyar pertahunnya.

Juga berdasarkan data yang didapat dari IIPA tersebut prosentasi pembajakan di Indonesia mencapai 90%, yang berarti hanya 10% produk legal yang terdapat dipasar.

 

Sehingga dari data IIPA tersebut dapat diasumsikan bahwa sejumlah ±7.600.000nkeping produk legal tersebut hanyalah 10% dari seluruh produk VCD maupun DVD yang beredar dipasar senhingga dapat diasumsikan pula 90% atau sebanyak ±68.400.000 keping produk dari hasil bajakan yang beredar dipasar Indonesia.  Dan yang sangat menyedihkan apabila pembajakan telah menjadi budaya oleh masyarakat atau telah dianggap sebagai sesuatu yang tidak melanggar hukum (Asosiasi Industri Video Indonesia atau AIVI, 27 Agustus 2003

 Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (Agreement Estabilishing the WTO) dengan Undang-Undang No. 7/1994 pada tanggal 2 November 1994 Sebagai anggota WTO, Indonesia harus menyesuaikan system HAKI nasional dengan Perjanjian TRIPs.

Bagi bangsa Indonesia pelindungan hukum HAKI adalah baru,  tapi bagi negara-negara maju telah dikenal karena pandangan akan prinsip manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (economic value) yang cukup besar bagi pendapatan negara. Berakhirnya perang dingin mengakibatkan mengendornya produksi dan investasi industry milite, yang mengakibatkan operalihan capital dari industry militer ke industry non-militer yang menghasilkan komoditi yang berteknologi sedang hingga canggih. Komoditi-komoditi ini yang diantaranya ada yang merupakan hak kekayaan intelektual, dan membutuhkan perlindungan hukum yang memadai (Bambang Kesowo, tt:1).

 

 

 

 

 

2.         Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebut diatas maka penulis ingin membatasi permasalahan dengan rumusan masalah; yaitu: Bagaimana Dampak Implementasi TRIP’s (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement dalam GATT/WTO terhadap Ketentuan Upaya Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?

3.         Tujuan & Kegunaan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan ini untuk menganalisis Dampak Juridis Harmonisasi Implementasi TRIP’s (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement Terhadap Pembaharuan ketentuan Penegakan Hukum HAKI.

Kegunaan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pencipta, Pemegang Hak, Pelaku Usaha, dan aparat penegak Hukum dalam memahami pembaharuan perlindungan HAKI dan memberikan jalan keluar dalam praktek terhadap proses penegakan hukum HAKI, sekaligus dapat menjadi referensi/acuan bagi peneliti, praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat umum yang berminat meneliti/mengkaji mengenai Penegakan Hukum HAKI.

4.         Metode Penulisan

Dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui, bagaimana dampak implementasi TRIP’s (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement Terhadap Pembaharuan Perlindungan dan Prosedur Penyelesaian HAKI di Indonesia,serta mencari alternatif pemikiran bagaimana seharusnya secra hukum proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa HAKI dapat diterapkan secara efisien, efektif dan memuaskan semua pihak (amicable solution).

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan mempergunakan data sekunder dan dalam bidang hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara sistematis, factual serta data yang diperoleh dalam penelitian ini tentang dampak Implementasi TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement dalam GATT/WTO Terhadap Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Nama    : Farah Isna Meylinar

NPM      : 22211695

Tanggal : 4 Mei 2013

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: