BAB3 SISTEM EKONOMI INDONESIA

Published April 10, 2012 by farahisna

3.1 PENGERTIAN SISTEM

Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem social atau sistem kemasyarakatan; makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan; barang atau alat, untuk suatu sistem peralatan, data, catatan, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi; atau bahkan kombinasi dari subjek-objek tersebut.

Keserasian hubungan antarsubjek (antarobjek) termasuk bagian atau syarat sebuah sistem, karena, sebagai suatu “organisasi”, setiap sistem tentu mempunyai tujuan tertentu. Keserasian itulah yang akan dijadikan petunjuk apakah sistem itu dapat berjalan/dijalankan, sehingga kelak akan dapat dinilai apakah tujuan yg diinginkan dapat berjalan atau tidak.

Kaidah atau norma yang dimaksud bisa berupa aturan dan peraturan, baikyang tertulis maupun tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antarorang. Setiap sistem jika diurai lebih rinci pada dasarnya selalu mempunyai atau dapat dipilah menjadi beberapa subsistem, yakni sistem-sistem yang lebih kecil yang merupakan bagian dari dirinya. Setiap sistem merupakan bagian dari sebuah suprasistem, yakni sebuah sistem lebih besar ke mana ia (bersama dengan beberapa sistem lain menginduk. Seringkali suatu sistem tidak (tidak bisa) berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem lain. Bisa karena subjek atau objek yang membentuk kedua sitem itu sama. Bisa karena lembaga atau wadah dimana kedua sistem itu terbentuk sama. Bisa pula karena kaidah untuk sistem yang satu juga berlaku sebagai kaidah di dalam sistem yang lain.

Kesadaran bahwa  sistem-sistem dapat berkaitan, akan memperluas wawasan kita, yakni memandang suatu secara arif berdasarkan pemahaman lintas bidang. Seperti sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia terkait dengan sistemmm-sistem lain dalam sebuah suprasistem kehidupan social-kemasyarakatan.

 

3.2  SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal atau nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukun dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan keidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaandengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan.

Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat.ia merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat disuatu Negara.

Sejarah mencatat, negara-negara yang berideologi politik liberalism dengan rejim pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideology ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar. Di negara-negara semacam ini penyelenggaraan kenegaraannya biasanya bersifat egaliter dan struktur birokrasinya desentralistis. Di lain pihak, negara-negara yang berideologi politik komunisme dengan rejim pemerintahan yang otoriter, ideology ekonominya cenderung sosialisme dengan pengelolaan ekonomi berdasarkan perencanaan terpusat. Penyelenggaraan kenegaraan di negara-negara seperti ini biasanya bersifat etatis dengan struktur birokrasi yang sentralistis.

Sistem ekonomi suatu Negara dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan oleh Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :

  1. sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi;
  2. keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya;
  3. kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

3.3  KAPITALISME DAN SOSIALISME

Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau factor-faktor produksi. Kompetisi antarindividu dalam memnuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mengejar keuntumngan, sangat dihargai. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis adalah “setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah atau negara sangat minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.

Sistem ekonomi sosialis adalah sumber daya ekonomi atau factor produksinya diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada orang perorangan didasarkan pada kebutuhannya. Kadar campur tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintahlah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi [what (apa yang harus diproduksi), how (bagaimana memproduksinya) dan for whom (untuk siapa diproduksi)]

Sistem ekonomi campuran pada umunya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara Dunia ketiga. Contohnya Filipina yang kadar kapitalismenya selalu lebih tinggi, atau India yang kadar sosialismenya senantiasa lebih besar. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan ibarat pendulum (bandul jam dinding); kadang-kadang condong kapitalistik, sementara di lain waktu cenderung sosialistik, mengikuti rejim pemerintah yang sedang berkuasa.

3.4 PERSAINGAN TERKENDALI

            Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antar individu maupun antar badan-usaha, tidak dikekang. Berkenaan dengan kompetisi antar-individu, pemerintah tidak membatasi (misalnya) pilihan seseorang untuk memasuki bidang pendidikan/keahlian, berdasarkan proyeksi kebutuhan. Jadi, tidak sepenuhnya dilepas kepada pihak swasta; juga bukan sekadar menyediakan anggaran atau subsidi dana pendidikan, sebagaimana yang berlangsung pada umumnya di negara-negara kapitalis.

Pada kesimpulannya, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali. Dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bersifat bebas tanpa kendali pemerintah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, perencanaan terpusat, sehingga persaingan praktis terkendali, atau bahkan tidak ada sama sekali. Indonesia tidak demikian. Persaingan tetap ada, akan tetapi dalam beberapa hal terkendali.

3.5  KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME

            Untuk melihat seberapa besar unsur-unsur sosialisme dan kapitalisme, bisa dilihat dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan factual-struktural, yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, yakni dengan menelusuri bagaiman perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu. Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan fraktual-struktural, dapat digunakan Kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan Y=X+I+G+(X-M).

Dengan pendekatan sejarah dapat dipelajari, betapa bangsa atau masyarakat kita tidak pernah dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat bias ke sosialisme. Percobaan-percobaan makroekonomi yang kapitalistik, yang dilakukan sejak republic ini berdiri hingga sekitar tahun 1959, akhirnya runtuh karena tak berterima. Ebgitu pula gagasan sosialisme ala Indonesia yang digagaskan oleh soekarno pada tahun 1959 hingga 1965. Dan perekonomian mulai  signifikan setelah semenjak orde baru perekonomian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: